Nusakini.com--Jakarta--Soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar minyak (BBM) Subsidi dalam waktu dekat mendapat tanggapan dari Partai Mahasiswa Indonesia (PMI). 

"Rencana kenaikan harga BBM subsidi ini tentu saja akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan BBM akan disusul oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok lainnya," kata Eko Pratama Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia dalam keterangan persnya di Jakarta (22/8/2022)

• Kabid Humas Polda Sulsel: Jajaran Satlantas Polda Sulsel Siapkan Solusi Kendaraan Besar Yang Parkir Menggunakan Badan Jalan
• Daun Kafe Dekat Rumah Ibadah Diduga Jual Minol, Ada Kongkalikong dengan Disprindag Makassar?
• Pelaku Penganiayaan yang Menyebabkan Korban Meninggal Diungkap Polres Pelabuhan Makassar
• Polres Gowa Ungkap 1200 Gram Sabu Dalam Operasi di Somba Opu
• Kapolrestabes Makassar Layak Diacungi Jempol, Ini Alasannya

Ditambahkan Eko lagi, "Harusnya pemerintah jujur pada masyarakat. Sebenarnya kenaikan harga BBM Subsidi ini bukan tunggal, karena harga minyak dunia tinggi. Tapi memang subsidi itu tidak semua menemui sasaran. Sudah menjadi rahasia umum pergeseran peruntukan BBM subsidi itu di lapangan, bocornya untuk apa saja, sudah salah urus dari dulu-dulu." 

Dia pun memberikan satu contoh, "Kita ambil satu contoh, subsidi solar untuk nelayan. Banyak kami temukan keluhan dari nelayan sulitnya dapatkan solar. Selain sulit, sampai ke tangan nelayan kerap kali didapati dengan harga jauh di atas harga solar subsidi. Padahal itu jelas solar subsidi untuk nelayan. Apalagi belum waktunya habis, Sentra Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sudah kosong, biasanya bergeser ke pihak ketiga. Itu baru case nelayan, belum lagi yang lain kan."

Oleh sebab itu kata Eko lagi, "Kami kira, Pemerintah harus kaji ulang mengenai rencana kenaikan BBM subsidi ini. Lebih baik fokus dulu menata kembali pendistribusiannya di lapangan, peningkatan pengawasan, perhitungan kuota, dan memberantas para mafia migas. Setelah semuanya tertata baik, baru kemudian bicara soal pengurangan subsidi untuk mengurangi Beban APBN."

Presiden juga harus tegas dengan Badan atau lembaga yang sudah ditugaskan. "Contohnya seperti BPH Migas yang berfungsi untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, segera dievaluasi. Kalau badan ini bekerja dengan baik, masalah seperti kebocoran subsidi, kurangnya ketersediaan BBM ini tidak akan terjadi. Tingkatkan sinergitas antar badan/lembaga, maksimalkan MoU yang sudah dibuat. Kalau tidak juga sehat bubarkan saja," pungkas Eko. (Rilis)